2/23/17

Penggalian Sumber Dana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

Kebutuhan dana untuk kegiatan operasinal secara rutin dan pengembangan program pembelajaran secara berkelanjutan sangat dirasakan setiap pengelola lembaga pendidikan Islam. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan Islam semakin banyak dana yang dibutuhkan. Untuk itu kreativitas setiap pengelola lembaga pendidikan Islam dalam menggali dana dari berbagai sumber akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program baik rutin maupun pengembangan di lembaga yang bersangkutan.

Dana sangat terkait dengan kepercayaan. Jika lembaga pendidikan Islam ingin mendapatkan dana dari BP3/masyarakat, harus memiliki program yang bagus, sehingga mereka yakin dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat luas. Dengan pengertian lain, lembaga pendidikan Islam harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana. Untuk itu biasanya diperlukan proposal. Secara psikologis memang kepercayaan itu dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk ikut memberikan bantuan dana.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat". Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang penanggung jawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan. Hanya saja realitasnya baru mulai proses paling awal bagi lembaga pendidikan swasta. Terlebih lagi, lembaga pendidikan Islam yang mayoritas swasta selama ini telah menjadi korban deskriminasi kebijakan pemerintah.

Bentuk-bentuk pembiayaan di lembaga pendidikan Islam meliputi, penyediaan sumber dana, pengalokasian dana, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Sedangkan sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu:
  1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, bersifat umum dan khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
  2. Orang tua atau peserta didik;
  3. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.
Sumber keuangan dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota. Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya melalui kebijakan pemerintah yang ada, di tahun 2007 di dalam pengelolaan keuangan dikenal sumber anggaran yang disebut Dartar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA meliputi Administrasi Umum, yaitu alokasi dari Pemerintah yang bersumber APBN penerimaan dari pajak , dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari dana masyarakat.

Kebanyakan anggaran provinsi yang tetrtuang dalam APBD adalah lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran yang berasal dari pusat. Hal ini mencerminkan terjadinya penyimpangan terhadap azaz formal yang dianut, sebab kenyataannya fungsi utama dari Dinas Otonom adalah menjadi pelaksana proyek-proyek yang dibiayai pusat merupakan program-program pembangunan yang ditetapkan tingkat pusat. 

Selain perihal diatas penggalian sumber dana di lembaga pendidikan Islam dapat dikembangkan dalam bentuk :
  • Amal jariyah, amal jariyah ini di wujudkan berupa sumbangan orang tua peserta didik atau masyarakat secara luas dan umum.
  • Zakat mal, dalam hal ini pihak sekolah mengedarkan formulir zakat mal kepada orang tua peserta didik atau masyarakat secara luas dan umum terutama pada setiap bulan ramadhan.
  • Uang tasyakuran, dana ini bisa diperoleh dari keluarga besar lembaga yaitu baik pengelola, pendidik maupun peserta didik yang sedang mendapatkan tambahan rizki maupun sedang memperoleh prestasi.
  • Amal jum’at, sebagai salah satu saranaa ikhlas beramal bagi peserta didik.
Selanjutnya beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri lembaga pendidikan Islam yang bisa menghasilkan pendapatan lembaga pendidikan Islam antara lain :
  • Pengelolaan kantin lembaga pendidikan Islam, 
  • Pengelolaan koperasi lembaga pendidikan Islam, 
  • Pengelolaan jasa antar jemput peserta didik,
  • Panen kebun lembaga pendidikan Islam, 
  • Kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang memberi dana, 
  • Kegiatan seminar/ pelatihan/ lokakarya dengan dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk lembaga pendidikan Islam,
  • Penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk lembaga pendidikan Islam.
Sedangkan dilihat dari segi penggunaan, sumber dana itu dapat dibagi menjadi dua: Anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu gaji dan biaya operasional sehari-hari lembaga pendidikan Islam; dan anggaran untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam. 

Di samping itu, dalam kehidupan lembaga pendidikan Islam, selain dua macam penggunaan dana itu juga ada satu lagi yaitu anggaran untuk kebutuhan atau kepentingan sosial, baik bantuan sosial ke dalam warga lembaga pendidikan Islam sendiri maupun bantuan sosial keluar seperti bencana alam, perayaan tujuh belasan pada bulan Agustus, permohonan sumbangan dari luar dan sebagainya. Ini merupakan kebutuhan riil tetapi tidak dialokasikan anggarannya oleh kebijakan pemerintah.

Adapun stategi untuk mengatasi kondisi pembiayaan yang ada di lembaga pendidikan islam diantaranya sebagai berikut :
  • Subsidi silang, mengambil konsep seperti zakat mal. Orang yang kaya memberikan kepada orang yang kurang mampu. Caranya adalah mengelompokkan berdasarkan kemampuan orang tua.
  • Memaksimalkan sumber dana, memanfaatkan zakat hibah. Jika ada kelebihan maka akan dikembangkan.
  • Memberi kelonggaran kepada orang tua dalam rangka pembayaran biaya sekolah





Rujukan :
UU RI NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Panduan Manajemen Sekolah, TEP: Direktorat Pendidikan Menengah Depdikbud, 1998.

Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, Jakarta: Erlangga, 2007.

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014

Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2009.

0 komentar:

Post a Comment