3/9/17

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Kurangnya pendidikan politik terhadap pemilih pemula sedikit banyak juga sangat mempengaruhi nasib bangsa, atau lebih kecil komunitas masyarakat ini kedepan. Kurangnya pendidikan politik ini, dalam arti soal bagaimana mendidik para pemilih pemula untuk cerdas dalam memilih. Karena juga, dari dulu pemilih pemula rawan menjadi target untuk meraup suara politisi dan partai politik. Hal ini tentu saja berkorelasi positif bagi kapasitas para pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif yang akan mengaspirasikan suara rakyat. Dan tentu saja rakyat yang akan memilih wakil-wakilnya yang nota bene kepanjangan keinginan dan nurani mereka. Sayangnya sampai saat ini fungsi pendidikan politik oleh penyelenggara Pemilu masih sangat kurang dilakoni terutama oleh pemerintah, partai politik, dan komponen penyelenggara pemilu. 

Pakar Politik dari Universitas Andalas, Syaiful Wahab misalnya, pernah mengatakan pendidikan politik (civic education) yang terstruktur dan kontinu bagi kaum muda perlu digelar untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu. “Kebijakan ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu khususnya kaum muda dengan menggunakan hak suaranya. Berdasarkan data tahun 2009 misalnya, tingkat pertisipasi masyarakat baru 71 persen pada 2014 diharapkan meningkat 72 persen.” Menurut Syaiful, selama ini pendidikan politik untuk pemilih pemula sebagian besar diperoleh dari informasi media massa yang cenderung menampilkan sisi buruk dari perilaku elite politik, dan ini mempengaruhi minat pemilih pemula. Lebih lanjut, kata Syaiful, sisi buruk perilaku elite politik yang sering diekspos media masa juga termasuk kecurangan dalam proses pemilihan, dan lainnya yang dianggap ‘berita hangat’ dan menarik.

Hal ini, tentu saja mengakibatkan pendidikan politik kepada para pemilih menjadi tidak optimal. Pemilih pemula cenderung menjadi kecewa, bahkan apatis terhadap pemilihan. Karena itu pendidikan politik yang sehat, terstruktur dan kontinu perlu dilakukan sejak dini. Ia memandang pendidikan politik melalui media massa cenderung instan sehingga bukan respon positif yang diperoleh, malah menjadi pasif. Dan tidak heran jika partisipasi pemilih pemula cenderung menjadi mandeg, sehingga diperlukan berbagai terobosan untuk meningkatkan partisipasi pemula dalam memilih. Misalnya melakukan lomba karya tulis tentang pemilu, lomba membuat poster pemilu atau lomba debat politik yang dilakukan di kalangan pelajar untuk menggali ekspresi mereka tentang pemilu dan politik. Ia menambahkan, pemilih pemula biasanya adalah mereka yang baru berusia 17 tahun, yang untuk pertama kalinya memperoleh hak dan dapat menggunakan hak tersebut untuk memilih. Para pemilih pemula (kaum muda) biasanya memiliki perilaku yang berbeda dengan mereka yang lebih dewasa yang telah memiliki pengalaman mengikuti proses pemilihan umum (pemilu legislatif ataupun pilkada).

Cara lain untuk meningkatkan partisipasi juga harus mengetahui perilakunya. Pemilih pemula sebagian besar saat ini bukankah gemar menggunakan teknologi informasi, misalnya internet ataupun telepon genggam. Media TI ini sungguhnya bisa dimanfaatkan untuk menarik atau memengaruhi mereka agar lebih responsif atau proaktif mengikuti proses pemilihan. Karena melalui media ini diharapkan para pemilih pemula dapat mengetahui apa, siapa, bagaimana, kapan dan dimana pemilihan akan dilaksanakan. Dan terutama adalah untuk melacak jejak hidup dan kiprah calon-calon itu. Beberapa elit politik atau kandidat sudah memanfaatkan media ini, namun cenderung bersifat pasif. Selanjutnya permudah akses ke lokasi TPS, karena pemilih pemula/kaum muda selalu menginginkan segala sesuatu yang praktis dan mudah seperti dekat sekolah dianggap lebih mudah untuk memobilisasi pemilih pemula.

Minimnya edukasi terhadap para pemilih pemula ini tentu saja juga akan berdampak pada terpilihnya calon anggota legislatif yang kurang berkualitas nantinya. Bukankah pemilih pemula sangat rawan dijadikan target untuk mendulang suara bagi parpol, seperti di atas. Masih sangat minimnya pendidikan politik pada pemilih pemula, rentan terjadinya pemilihan terhadap calon yang populer saja. Semisal mereka (parpol) yang memanfaatkan ketenaran caleg artis untuk mendulang suara. Para pemilih pemula bukankah juga punya kecenderungan memilih caleg yang populer. Jadi memang pendidikan pemilu seharusnya dapat memberikan pendidikan pemilu yang baik bagi pemilih pemula. Pendidikan pemilu itu tidak hanya sebatas pada tata cara pelaksanaan pemilu yang benar saja, melainkan juga pada bagaimana memilih caleg yang baik.

Selain itu, KPU juga harus memikirkan cara-cara yang efektif pada saat memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih pemula. KPU harus membuat treatment khusus untuk pemilih pemula. Kalau mereka disuguhkan sosialisasi yang konvensional, sudah pasti mereka akan kabur karena bosan. Pendidikan politik untuk pemilih pemula dilakukan dengan menggandeng komunitas atau organisasi kepemudaan di sekolah maupun lingkungan warga. Dan disosialisasikan serta dikemas dengan cara yang menarik.

0 komentar:

Post a Comment