7/10/17

Kepemimpinan Pendidikan

PERAN KEPEMIMPINAN PENDIDKAN TERHADAP PERTUMBUHAN JABATAN GURU

Pendahuluan
Kepemimpinan adalah faktor yang sangat urgen dalam sebuah lembaga. Kepemimpinan atau yang sering disebut dengan leading, artinya kekuatan untuk memimpin. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang memiliki nilai seni dalam menggerakkan, mengelola, mengarahkan dan mempengaruhi kinerja sebuah kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat seolah-olah kepemimpinan dipaksa menghadapi berbagai macam faktor seperti: struktur atau tatanan, koalisi, kekuasaan, dan kondisi lingkungan organisasi, sebaliknya kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi satu alat penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan apa saja yang sedang menimpa suatu organisasi.

Masalah pertumbuhan jabatan guru-guru adalah merupakan satu faktor penting dalam merencanakan dan melaksanakan program perbaikan pendidikan dan pengajaran secara keseluruhan, di samping banyak faktor-faktor lainnya. Pertumbuhan jabatan guru-guru yang baik dapat dilihat sebagai salah satu tujuan sementara daripada program perbaikan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pencapaian pendidikan dan pengajaran itu.

Pertumbuhan jabatan guru harus melalui pembinaan kepala sekolah supaya pelaksanaannya benar-benar efektif efisien dan tepat sasaran. Disini peran kepala sekolah sangat urgen untuk menciptakan hal tersebut, sebagai pemimipin kepala sekolah harus benar-benar dituntut menguasai semua hal. Dari latar belakang diatas perlu adanya pembahasan terkait peran kepemimpinan pendidikan terhadap pertumbuhan jabatan guru, sebagaimana yang termakatub dalam makalah ini, dengan tujuan supaya ada tanbahan wawasan terhadap hal tersebut.
Pengertian Kepemimpinan Pendidikan
Menjelaskan definisi kepemimpinan harus dilihat dari sudut mana seseorang memandang atau memahami hakikat kepemimpinan. Beragamnya definisi kepemimpinan disebabkan perbedaan konsep dasar yang dipergunakannya. Dibawah ini merupakan kutipan beberapa definisi kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

Secara umum definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu : kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang guna mencapai tujuan organisasi (Leadership is activities for influcencing the others to obtain the organization objectivities) (George R. Terry).

Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Taty Rosmiati&H. Emmy Fakry Gaffar)

Dari berbagai pengertian berikut dapat dicatat beberapa hal yakni :
  1. Bahwa kepemimpinan itu melibatkan orang lain.
  2. Kepemimpinan itu melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pemimpin dan anggota kelompok.
  3. Kepemimpinan itu menggerakkan kemampuan dengan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku bawahan
  4. Kepemimpinan adalah menyangkut nilai. 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli kepemimpinan tersebut, dapat digaris bawahi bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah suatu proses menggerakkan, mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Ada empat unsur yang terkandung dalam pengertian kepemimpinan, yaitu unsur orang yang menggerakkan yang dikenal dengan pemimpin, unsur orang yang digerakkan yang disebut kelompok atau anggota, unsur situasi dimana aktifitas penggerakan berlangsung yang dikenal dengan organisasi, dan unsur sasaran kegiatan yang dilakukan.

Kepemimpinan pendidikan merupakan variabel penyebab yang diharapkan dapat membawa perubahan yang baik pada aspek-aspek lainnya baik ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Aspek-aspek ini mengalami perubahan positif-konstruktif manakala pendidikan memiliki kepemimpinan yang berkualiatas, suau kepemimpinan yang benr-benar profesional yang didasari pengalaman, pendidikan, dan ketrampilan. Ini berarti kepemimpinan pendidikan diyakini sebagai pilar utama dalam merealisasikan kemajuan peradaban bangsa dan negara.  

Pemimpin disuatu lembaga pendidikan yang akhirnya disebut Kepala Sekolah, dalam konteks tugasnya kepala sekolah sangat berat karena harus  mampu berperan ganda. Selain sebagai pemimpin tentunya mampu menjadi mitra kerja guru-guru dalam mengajar dan mendidik para peserta didiknya dan dalam hal mengembangkan profesionalitasnya dan meningkatkan pertumbuhan jabatan. Dan tentu setiap pemimpin mempunyai cara dan metode sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengertian Guru sebagai Jabatan Prefesional
Sebelum membahas pengertian guru sebagai jabatan professional, alangkah bijaknya jika dibahas satu-persatu pengertian dari kata guru, jabatan, dan profesional sebagai kata kunci yang dapat memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan guru sebagai jabatan profesional tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa guru merupakan pendidik yang mempunyai domain pada pendidikan formal (bukan informal atau nonformal).

Kemudian, pengertian jabatan itu diidentikan dengan kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Sedangkan lebih khusus lagi didefinisikan oleh Webstar (1989), bahwa profesi/jabatan adalah pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademik yang intensif. 

Pada pengertian pertama dijelaskan secara umum, yang artinya berlaku pada bidang pekerjaan apaun yang sedang ditekuninya, tetapi pada pengertian yang kedua lebih dispesifikan pada pekerjaan yang ditekuni oleh pendidik atau guru.

Adapun yang dimaksud dengan profesional menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang mempunyai standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud guru sebagai jabatan profesional adalah pendidik formal yang mempunyai pekerjaan untuk menghasilkan sumber kehidupan sebagai hasil dari proses akademik serta memiliki standar mutu dan kode etik tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pinsip Guru sebagai Jabatan Profesional
Berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat 1 tentang Guru dan Dosen (2006:6) menyatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 
  1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
  2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakng sesuai dengan bidang tugas; Mengenai kualifikasi akademik ini dijelaskan oleh UU RI No. 14 Tahun 2005 Pasal 9 yang berbunyi: “kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”. Dengan adanya undang-undang tersebut maka kualifikasi akademik tersebut akan menjadi salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan sertifikasi guru yang meliputi standar kualifikasi dan standar kompetensi.
  4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; Kompetensi yang diperlukan guru memang sangat beragam dan disesuikan dengan bidang tugasnya, tetapi pada umumnya kompetensi tersebut dijelaskan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 yang berbunyi: “kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kompetensi sosial berkaitan dengan komunikasi. Kompetensi berkaitan dengan kualifikasi dan kemampuan profesi.
  5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; Sikap tanggung jawab sangat diperlukan seorang guru yang professional karena dengan tanggung jawab ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi anak didiknya.
  6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; Hal ini diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 Pasal 15 yang berbunyi: “Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.  Gaji pokok adalah gaji dasar yang diberikan kepada guru sebelum memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan profesi adalah gaji yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan fungsional adalah gaji yang diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Tunjangan khusus diberikan kepada guru yang bertugas didaerah khusus. Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
  7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; Hal ini akan selaras jika dikaitkan dengan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know (belajar tidak hanya berorientasi pada produk, tetapi juga prosesnya), learning to do (belajar dengan berbuat), learning to be (membentuk kepribadian yang lebih baik), dan learing to live together (belajar hidup bersama dan sepanjang hayat).
  8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan.
  9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Menurut Made Pidarta (2007:279) dalam bukunya Landasan Kependidikan menjelaskan bahwa keprofesionalan guru itu bisa dikembangkan melalui: pertama, individu guru itu sendiri yang dapat dibantu oleh supervisor baik supervisor dari dalam atau kepala sekolah atau dari luar seperti didatangkan langsung dari dinas pendidikan yang bersangkutan. Kedua, organisasi profesi yang mempunyai peran penting untuk mengkoordinasi kesempatan yang ada, meningkatkan profesi, menilai tingkat profesionalisme pendidik, mengawasi pelaksanaan pendidikan dan perilaku pendidik sebagai seorang profesional serta menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik profesi pendidikan. Beberapa contoh dari organisasi profesi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai lembaga terbesar, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

Peranan Pemimpin Pendidikan dalam Pertumbuhan Jabatan Guru-Guru
Masalah pertumbuhan jabatan guru-guru adalah merupakan satu faktor penting dalam merencanakan dan melaksanakan program perbaikan pendidikan dan pengajaran secara keseluruhan, di samping banyak faktor-faktor lainnya. Pertumbuhan jabatan guru-guru yang baik dapat dilihat sebagai salah satu tujuan sementara daripada program perbaikan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pencapaian pendidikan dan pengajaran itu.

Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, melalui beberapa usaha atau teknik supervisi untuk mempertumbuhkan jabatan guru-guru, maka baik pertumbuhan pribadi guru-guru maupun pertumbuhan pribadi dan jabatan para pemimpin pendidikan (supervisor). Juga masalah konsepsional, teknik administrasi serta hubungan-hubungan kerja pendidikan pengajaran lainnya, sekaligus dapat dimajukan dan ditanggu-langi kesulitan-kesulitannya. 

Untuk dapat melaksanakan program pertumbuhan jabatan bagi guru-guru itu, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi. Misalnya masalah pembiayaan fasilitas/perleng-kapan, masalah tenaga ahli sebagai narasumber (resource persons), faktor kehidupan sosial guru-guru, bantuan dan kerjasama dengan masyarakat, semangat dan sikap guru-guru terhadap program pertumbuhan jabatan itu, dan “last but not least” faktor kecakapan dan kualitas kepemimpinan daripada mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program itu yaitu administrator sekolah atau supervisor pendidikan sendiri. Bagaimana dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah itu sebagian besar bergantung pada faktor terakhir itu.

Suatu kepemimpinan pendidikan yang otokratis, akan menimbulkan satu situasi di mana pertumbuhan jabatan guru-guru sangat sulit untuk dapat berlangsung dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena guru-guru kurang mendapatkan perlakuan yang wajar dan sugestif, sebagai individu yang penuh potensi untuk pertumbuhan dan berkembang secara positif. Kebutuhan-kebutuhan fisik dan terutama kebutuhan-kebutuhan psikologi yang wajar daripada guru-guru banyak ditekan atau bahkan kadang-kadang diusahakan untuk dimatikan. Semangat dan kreativitas guru-guru tidak secara sadar dan sistematis digugah dan distimulir untuk bertumbuh bagi kepentingan usaha bersama itu. 

Rasa mampu dan percaya pada diri sendiri, rasa pengabdian yang penuh ikhlas dan tanggung jawab yang sadar di dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka tidak ditanamkan dan dikembangkan secara sehat. Kesempatan-kesempatan untuk saling bantu membantu, saling memberi dan menerima dalam suasana persaudaraan dan keakraban antara guru-guru dan antara guru-guru dengan pimpinan tidak banyak dimajukan. Moral kerja mereka tidak terangsang untuk bertumbuh secara positif sebagai akibat pendekatan si pemimpin dan konflik-konflik psikologis yang dialami mereka terus menerus dan bersamaan dengan itu kebebasan untuk berinisiatif sendiri daripada guru-guru tidak disambut dan diberi kesempatan berkembang oleh si pemimpin. Padahal semuanya itu sangat penting dan sama berperan di dalam menentukan pertumbuhan pribadi dan terutama pertumbuhan jabatan guru-guru. 

Demikian pula suatu kepemimpinan pendidikan yang “laissez-faire” sangat kecil kemungkinannya untuk dapat menciptakan suatu situasi kerja di mana pertumbuhan pribadi dan jabatan guru-guru berlangsung dengan baik. Ini disebabkan oleh karena pemimpin pendidikan (supervisor) hampir tidak menyumbangkan apa-apa dalam masalah pembimbingan usaha-usaha menstimulir dan mengkoordinir kegiatan yang merupakan sarana-sarana pertumbuhan jabatan guru-guru, selain ia hanya berusaha menjamin kebebasan yang khas dan perlengkapan material belaka. Suasana sekolah tanpa kepemimpinan atau situasi “social leaderless” yang dihasilkan oleh kepemimpinan pendidikan “laissez-faire” bukanlah jaminan yang menguntungkan bagi situasi kerja di mana pertumbuhan jabatan guru-guru berkembang harmonis, wajar dan fungsional.

Satu-satunya alternatif terbaik ialah kepemimpinan pendidikan yang demokratis dan demokrasi yang sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Dalam situasi kepemimpinan ini unsur-unsur positif yang tidak terdapat atau dimatikan dalam kedua situasi kepemimpinan pendidikan terdahulu dapat berkembang subur. Inisiatif dan kreativitas guru-guru disambut dengan baik; suasana kerjasama yang penuh kooperatif, proses “give and take” berkembang subur di kalangan seluruh staf sekolah, di mana koordinasi usaha-usaha berjalan dengan baik. Dorongan dan bimbingan si pemimpin yang penuh potensial diberikan secara intensif dan bijaksana. Proses pertukaran ide-ide dan pikiran terbaik daripada seluruh guru-guru dan pemimpin berlangsung dalam suasana saling pengertian dan saling menghargai serta bersikap terbuka. Perasaan percaya pada diri sendiri, perasaan tanggung jawab bersama dibina sebaik-baiknya. Pendek kata setiap individu guru-guru dengan segala keunikan pribadi dan kebutuhan fisik serta psikologisnya dalam hubungan dengan pertumbuhan pribadi dan jabatannya mendapat tempat, penghargaan dan pelajaran yang sewajarnya.

Dengan “approach” kepemimpinan yang demokratis, maka problem-problem yang menghambat pertumbuhan pribadi dan jabatan guru-guru dapat lebih mudah disingkirkan atau diatasi bersama, di samping pengembangan aspek-aspek positif yang berperan di dalam memajukan pertumbuhan jabatan guru-guru itu.

Dalam suasana kepemimpinan sekolah seperti inilah pertumbuhan pribadi dan jabatan guru-guru akan dapat berkembang dan berlangsung secara sehat dan maksimal, asalkan persyaratan-persyaratan konsepsional sebagai landasan pokok, dan kebutuhan-kebutuhan material serta perlengkapan lainnya dapat dipenuhi sebagaimana yang diperlukan bagi pelaksanaan program pertumbuhan jabatan guru itu. 

Untuk dapat memainkan peranan-peranan positif kepemimpinan pendidikan yang demokratis itu di dalam perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan pengajaran teristimewa bagi pertumbuhan jabatan guru-guru, maka para pemimpin pendidikan itu sendiri (supervisor), di samping persiapan pribadi kemampuan dan kecakapan yang telah dimilikinya, memerlukan pula usaha-usaha pertumbuhan pribadi dan jabatan sebagai pemimpin secara kontinu. Para pemimpin pendidikan (supervisor) haruslah memberi teladan pada guru-guru di dalam usaha mempertumbuhkan kecakapan, pengetahuan dan kepemimpinannya sehubungan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin, sejalan dengan usaha dan program pertumbuhan jabatan guru-guru, dan program perbaikan pendidikan dan pengajaran pada umumnya.

Mereka hendaknya dapat menunjukkan bukti-bukti nyata kepada guru-guru yang dipimpinnya, bahwa mereka selalu bertumbuh dalam pribadi dan jabatannya, menguasai konsep-konsep pendidikan pengajaran modern, cukup cakap dalam mengembangkan dan membimbing pelaksanaan  program pendidikan dan pengajaran yang “up to date” sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip apa yang diizinkan untuk dilaksanakan oleh guru-guru di dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran sehari-hari. Supervisor, baik ia seorang Kepala Sekolah, seorang pengawas atau pemangku jabatan-jabatan kepemimpinan pendidikan lainnya yang bertanggung jawab dalam masalah peningkatan mutu jabatan guru-guru hendaknya dapat memperlihatkan teladan bahwa ia selalu “concern” terhadap perubahan-perubahan dan kemajuan masyarakat, senantiasa dapat mengikuti pertumbuhan dan kemajuan serta perubahan konsepsi-konsepsi pendidikan pengajaran berdasarkan pandangan-pandangan dan penemuan terbaru di dalam lapangan tugas jabatannya itu.

Dengan keadaan dan harapan-harapan seperti itu maka perkembangan pribadi dan jabatan supervisor-supervisor/pemimpin-pemimpin pendidikan sama penting dan berjalan sejajar, seirama, berbarengan dengan pertumbuhan pribadi dan jabatan guru-guru, di mana yang satu saling menopang dan berlangsung simultan dengan proses kegiatan yang lain.

Pembinaan Etika Jabatan Guru-Guru
Bahwa masalah etika jabatan (Profesional Ethics) itu adalah merupakan suatu faktor penting yang harus ada pada setiap jabatan tertentu sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Sedangkan pengertian “etika” itu pada hakikatnya menyangkut tata cara akhlak tentang baik dan buruk, benar atau salah yang lebih dititikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan di mana seseorang saling berhubungan dan berinteraksi. Karena itu “etika jabatan” sebagai seorang lebih bersifat khusus; baik ia sebagai Kepala Sekolah, guru, pegawai tata usaha, maupun pejabat-pejabat di luar bidang pendidikan, dan sebagainya. Hal yang membedakannya adalah terletak pada luasnya “scope” bidang kerja atau status seseorang di mana ia berperan sesuai dengan jabatannya. 

Karena itu pula seorang pejabat, lebih-lebih ia sebagai seorang pejabat pendidikan wajiblah melaksanakan etika jabatannya demi kehormatan daripada jabatan mereka itu sendiri. Hanya saja kadang-kadang etika jabatan ini dilanggar atau tidak diindahkan sebagai mestinya, baik hal itu dilakukan secara tidak sadar maupun dengan kesadaran.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dituntut untuk membina etika jabatan daripada anggota staf sekolahnya guru-guru dengan sebaik-baiknya. Di samping itu dari pihak anggota staf sekolah/guru-guru sendiri dikehendaki adanya kesadaran, kesediaan berkorban (dedikasi) dan keikhlasan yang luhur untuk melaksanakannya. Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya suatu “staff morale” yang tinggi dalam iklim kerjasama yang harmonis, di mana kualitas pendidikan dan pengajaran adalah hasil pencerminan dari kepribadian staf sekolahnya. 

Selanjutnya marilah kita tinjau secara singkat tentang pengertian dan etika jabatan itu, dasar-dasar penyusunan suatu etika jabatan, fungsi etika jabatan, materi daripada etika jabatan dan tentang etika jabatan guru itu sendiri.

Pengertian Etika Jabatan
Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa etika jabatan adalah suatu tata cara akhlak yang harus dilakukan oleh seseorang yang memangku sesuatu jabatan tertentu. Atau dengan kata lain dapat juga dikatakan, bahwa etika jabatan adalah norma-norma yang dipergunakan untuk menentukan baik buruknya seseorang di dalam profesinya. Tata cara akhlak itu adalah menyangkut pengertian buruk baiknya, benar atau salah di mana di dalamnya terkandung norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh setiap pejabat demi kehormatan jabatannya.

Oleh karena itu, maka suatu etika jabatan adalah merupakan pedoman kerja atau ide operasional dalam segala tindakan dan pergaulan sehari-hari bagi seorang pejabat.

Fungsi Etika Jabatan
  • Untuk memberikan tuntunan dan pembinaan karyawan pendidikan ke arah beradab, berbudi pekerti baik dan disiplin dalam melaksanakan tugas kewajiban menurut profesinya sebagai pendidikan dan guru dalam bidang pekerjaannya.
  • Etika jabatan merupakan ikatan moral yang berfungsi edukatif
  • Dengan etika jabatan ini diharapkan supaya karyawan pendidikan dalam pekerjaan sehari-hari, melaksanakan tugasnya yang besar, terhindar dari perbuatan salah, karena apa pun yang dikerjakan pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban atas pekerjaannya.

Kesimpulan
Kepemimpinan pada dasarnya adalah suatu proses menggerakkan, mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan pendidikan merupakan variabel penyebab yang diharapkan dapat membawa perubahan yang baik pada aspek-aspek lainnya baik ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Aspek-aspek ini mengalami perubahan positif-konstruktif manakala pendidikan memiliki kepemimpinan yang berkualiatas, suau kepemimpinan yang benr-benar profesional yang didasari pengalaman, pendidikan, dan ketrampilan.

Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, melalui beberapa usaha atau teknik supervisi untuk mempertumbuhkan jabatan guru-guru, maka baik pertumbuhan pribadi guru-guru maupun pertumbuhan pribadi dan jabatan para pemimpin pendidikan (supervisor). Dan hanya dalam kondisi yang terbaik seorang kepemimpinan pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan jabatan pribadi dan jabatan guru-guru yang akan dapat berkembang dan berlangsung secara sehat dan maksimal, asalkan persyaratan-persyaratan konsepsional sebagai landasan pokok, dan kebutuhan-kebutuhan material serta perlengkapan lainnya dapat dipenuhi sebagaimana yang diperlukan bagi pelaksanaan program pertumbuhan jabatan guru itu. Pada intinya kepala sekolah, seorang pengawas atau pemangku jabatan-jabatan kepemimpinan pendidikan lainnya yang bertanggung jawab dalam masalah peningkatan mutu jabatan guru-guru

Bahwa masalah etika jabatan (Profesional Ethics) itu adalah merupakan suatu faktor penting yang harus ada pada setiap jabatan tertentu sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Sedangkan pengertian “etika” itu pada hakikatnya menyangkut tata cara akhlak tentang baik dan buruk, benar atau salah yang lebih dititikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan di mana seseorang saling berhubungan dan berinteraksi.



Daftar Rujukan
Halimah, Lely, Menjadi Guru Profesional melalui Pengembangan, (UPI Cibiru: Bandung. 2006)
Kartodirdjo, Sartono, Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial, (Jakarta : LP3ES, 1990).
Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: Rajawali Pers. 2007)
Made Pidarta, Landasan Kependidikan, (Jakarta:. Rineka Cipta,  2007)
Mahdi, Jamal, Menjadi Pemimpin yang Efektif, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Surabaya : PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), 271.
Saiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2005),
Tim Redaksi Fokus Media.. Undang-Undang Guru dan Dosen. (Bandung: Fokusmedia, 2006).
Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003)
Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).cet, 2, 115.

0 komentar:

Post a Comment