7/6/17

Pengelolaan Keuangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

Pengelolaan Keuangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

Pendahuluan
Dari sekian sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Uang dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuh. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa uang itu ibarat kuda dan pendidikan sebagai gerobak. Gerobak tidak akan berjalan tanpa ditarik kuda. Pendidikan tidak akan jalan tanpa adanya uang. 

Keuangan dalam pendidikan merupakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dengan komponen yang lain. Karena keuangan menunjang pelaksanaan pendidikan. Pendidikan tanpa keuangan yang memadai akan mengalami kesulitan, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan yang lain.

Setiap unit kerja berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula di lembaga Pendidikan Islam. Soal-soal yang menyangkut keuangan di madrasah pada garis besarnya berkisar pada : uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan madrasah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan, peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Balitbang Dikbud (1991) menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. 

Dalam konteks ini, keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan madrasah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, dan pelaksanaan program supervisi. Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran akan berimplikasi pada semangat siswa untuk belajar, dan memudahkan guru dalam mengajar. 

Dan uraian ini berupaya membahas masalah manajemen keuangan pada lembaga pendidikan Islam dan juga mengenai penggalian sumber dana dalam meningkatkan mutu pendidikan islam. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran pada lembaga ini dapat berjalan sesuai yang dinginkan.

Pengelolaan atau Manajemen Keuangan
Pengertian Manajemen Keuangan
Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Adapun Maisyarah menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. 

Menurut R. Agus Sartono, "manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efesien maupunusaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efesien. 

Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya. 

Tujuan manajemen keuangan
Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah: 
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah 
  • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 
  • Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan 
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
  • Transparansi, Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.
  • Akuntabilitas, Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat
  • Efektifitas, Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
  • Efisiensi, Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency”characterized by quantitative outputs”. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Selanjutnya seperti dikutip Mulyasa, Jones membagi tugas manajemen keuangan menjadi tiga fase yaitu: budgeting (penganggaran belanja), implementation involves acounting (pelaksanaan penganggaran), dan evaluation involves (proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran),  Sedangkan komponen utama manajemen keuangan meliputi: Prosedur anggaran; Prosedur akuntasi keuangan; Pembelanjaan, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; Prosedur investasi; dan Prosedur pemeriksaan. 

Perencanaan Anggaran Sekolah
Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BP3, donatur, badan usaha, serta sumbangan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas.

Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya sekolah/madrasah membuat RAPBS. Dalam menyusun RAPBS kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Dengan pelibatan para guru ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru dan kepala sekolah merasa bertanggunng jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendidikan Islam
Pelaksanaan dalam mempergunakan anggaran, ada azas yang lazim dijadikan pedoman yaitu azas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. azas ini tercermin  dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seprti prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, hemat dan sebagainya.

Tugas menejemen keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu financial planning, implementation, and evaluation. Jones (1985) mengemukakan perencanaan finansial yang disebut budgeting, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistimatis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Evaluation involces merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. 

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Diatas sudah dijelaskan bahwa otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi, fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.
Bendaharawan sekolah/madrasah dalam mengelola keuangan sekolah hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
  1. Hemat  sesuai dengan kebutuhan.
  2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana.
  3. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, pesta
Penyelenggaraan Pembukuan dan Penyampaian Laporan.
Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun untuk menunjang pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan :
  • Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan.
  • Sekolah memiliki RAPBS yang telah disyahkan oleh yang berwenang, serta memiliki program penjabarannya.
  • Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumbrer dananya masing-masing sekolah memiliki buku setoran keuangan Bank/KPKN/yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga lainnya, dan yang terakhir sekolah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan. 
Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah
Pengawasan juga bisa disebur dengan kontrol manajerial (controlling) adalah merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi karena ketidak mampuan atau kelalaian untuk melakukan fungsi tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah/madrasah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilaksanakan agar supaya tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Agar pengawasan yang dilaksanakan bisa berjalan secara efektif ada beberapa kriteria yang diperhatikan, yaitu (1) berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan, (2) obyektif, (3) lengkap, (4) tepat pada waktunya, dan (5) dapat diterima. Adapun menurut Likert suatu pengawasan akan berfungsi secara efektif, jika perhatiannya ditekankan pada beberapa hal sebagai berikut :
  1. Pengawasan harus memungkinkan manajer dan para pegawainya merencanakan dan mengukur prestasi kerjanya sehingga keputusannya dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan dan perkiraan yang dapat diinformasikan.
  2. Suatu pengawasan harus memungkinkan para manajer mendeteksi deviasi dari standar yang ada pada waktu mengerjakan kontrol tersebut.
  3. Pengawasan harus memungkinkan sebagai alat untuk menetapkan penghargaan, penyeleksian, dan kompensasi berdasarkan suatu prestasi kerja yang sebenarnya, dari pada berdasarkan perkiraan tentang perilaku bawahannya. 
  4. Pengawasan harus dapat menjadi motifasi yang nerangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik, sehingga pengawasan tersebut mampu menjelaskan sampai sejauh mana orang-orang akan diukur dan diberi suatu kesempatan untuk mengukur efektifitas yang mereka miliki.
  5. Pengawasan mampu sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep umum untuk membicarakan kemajuan organisasi. 

Apabila dana  atau uang itu telah didapatkan, manajer lembaga pendidikan Islam harus berusaha mengembangkannya melalui usaha-usaha produktif agar uang tersebut tidak mandek atau habis, melainkan justru bertambah besar meskipun sebagaian telah digunakan untuk kepentingan lembaga. Usaha-usaha tersebut bisa berwujud membuka usaha sendiri secara otonom maupun bekerjasama dengan para pengusaha dengan pola bagi hasil. Jika membuka usaha secara mandiri, sebaiknya menyediakan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar, bahkan kebutuhan rutin mereka agar perputaran keuangan  bisa bergerak cepat. Baik usaha mandiri maupun kerjasama dengan para pengusaha hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati, penuh kesunguhan dan keuletan, jeli, cermat, penuh perhitungan, dan pengontrolan secara periodik secara ketat. Dari sini, maka menajer lembaga pendidikan Islam itu seharusnya memiliki naluri bisnis (sense of bussines) untuk pengembangan lembaga, bukan untuk kepentingan pribadi.

Pada bagian lain, manajer lembaga pendidikan Islam harus menjaga kepercayaan para pemberi dana atau pihak lain, supaya mereka tidak jera membantu lembaga pendidikan Islam, bahkan diupayakan agar mereka membantu lagi. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah berikut: 
  1. Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Setiap penyimpangan dari rencana anggaran, harus disertai dengan alasan yang jelas dan meminta persetujuan kepada pihak yang berwenang, sebelum dilaksanakan.
  2. Penggunaan anggaran harus seefisien mungkin dan dihindari terjadinya kecurigaan 'penaikan harga' pembelian atau pengadaan barang.
  3. Hindari kesan bahwa sekolah sekadar menghabiskan dana, sehingga harus dilakukan penghematan dana.
  4. Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penggalian Sumber Dana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam
Kebutuhan dana untuk kegiatan operasinal secara rutin dan pengembangan program sekolah secara berkelanjutan sangat dirasakan setiap pengelola lembaga pendidikan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan sekolah semakin banyak dana yang dibutuhkan. Untuk itu kreativitas setiap pengelola sekolah dalam menggali dana dari berbagai sumber akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program sekolah baik rutin maupun pengembangan di lembaga yang bersangkutan. 

Dana sangat terkait dengan kepercayaan. Jika sekolah ingin mendapatkan dana dari BP3/masyarakat, harus memiliki program yang bagus, sehingga mereka yakin dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat luas. Dengan pengertian lain, sekolah harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana. Untuk itu biasanya diperlukan proposal.  Secara psikologis memang kepercayaan itu dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk ikut memberikan bantuan dana. 

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat".  Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang penanggung jawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan. Hanya saja realitasnya baru mulai proses paling awal bagi lembaga pendidikan swasta. Terlebih lagi, lembaga pendidikan islam yang mayoritas swasta selama ini telah menjadi korban deskriminasi kebijakan pemerintah. 

Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu: 
  1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, bersifat umum dan khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
  2. Orang tua atau peserta didik; 
  3. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. 
Sumber keuangan dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota. Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya melalui kebijakan pemerintah yang ada, di tahun 2007 di dalam pengelolaan keuangan dikenal sumber anggaran yang disebut Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA meliputi Administrasi Umum, yaitu alokasi dari Pemerintah yang bersumber APBN penerimaan dari pajak , dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari dana masyarakat. 

Kebanyakan anggaran provinsi yang tetrtuang dalam APBD adalah lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran yang berasal dari pusat. Hal ini mencerminkan terjadinya penyimpangan terhadap azaz formal yang dianut, sebab kenyataannya fungsi utama dari Dinas Otonom adalah menjadi pelaksana proyek-proyek yang dibiayai pusat merupakan program-program pembangunan yang ditetapkan tingkat pusat.   

Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain : (1) pengelolaan kantin sekolah, (2) pengelolaan koperasi sekolah, (3) pengelolaan wartel, (4) pengelolaan jasa antar jemput siswa, (5) panen kebun sekolah, (6) kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang memberi dana, (7) kegiatan seminar/ pelatihan/ lokakarya dengan dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah, (8) penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah.

Sedangkan dilihat dari segi penggunaan, sumber dana itu dapat dibagi menjadi dua: Anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu gaji dan biaya operasional sehari-hari sekolah; dan anggaran untuk pengembangan sekolah.  Di samping itu, dalam kehidupan sekolah, selain dua macam penggunaan dana itu juga ada satu lagi yaitu anggaran untuk kebutuhan atau kepentingan sosial, baik bantuan sosial ke dalam warga sekolah sendiri maupun bantuan sosial keluar seperti bencana alam, perayaan tujuh belasan pada bulan Agustus, permohonan sumbangan dari luar dan sebagainya. Ini merupakan kebutuhan riil tetapi tidak dialokasikan anggarannya oleh kebijakan pemerintah.

Mutu Pendidikan Islam
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah “ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya), kualitas.”   Dalam bahasa Inggris, mutu diistilahkan dengan: “quality”,   sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan “juudah”.  

Secara terminologi, istilah mutu memiliki pengertian yang cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan bertentangan. Hal ini disebabkan karena tidak ada ukuran yang baku tentang mutu itu sendiri. Sehingga sulit kiranya untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sama, apakah sesuatu itu bermutu atau tidak.

Mutu adalah konsep yang kompleks yang telah menjadi salah satu daya tarik dalam semua teori manajemen. Lyod Dobbins dan Crawford Mason telah mewawancarai banyak penulis mengenai mutu, dan mereka menyimpulkan bahwa “Tidak ada 2 orang yang berbicara dengan kami dapat menyetujui dengan tepat bagaimana mendefinisikan mutu”. Mereka mengutip John Steward, seorang Konsultan di Mc. Kinsey “Tidak ada sebuah definisi mengenai mutu. Mutu adalah perasaan menghargai bahwa sesuatu itu lebih baik daripada yang lain. Perasaan itu barulah sepanjang waktu, dan berubah dari generasi ke generasi, serta bervariasi dengan aspek aktifitas manusia.”   

Namun demikian, ada kriteria umum yang telah disepakati bahwa sesuatu itu dikatakan bermutu, pasti ketika sesuatu itu bernilai baik atau mengandung makna yang baik. Sebaliknya sesuatu itu dikatakan tidak bermutu, bila sesuatu itu mempunyai nilai yang kurang baik, atau mengandung makna yang kurang baik.

Dalam konteks pendidikan, apabila seseorang mengatakan sekolah itu bermutu, maka bisa dimaknai bahwa lulusannya baik, gurunya baik, gedungnya baik, dan sebagainya. Untuk menandai sesuatu itu bermutu atau tidak seseorang memberikan simbol-simbol dengan sebutan-sebutan tertentu, misalnya sekolah unggulan, sekolah teladan, sekolah percontohan dan lain sebagainya.

Analisis Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam.
Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan pembiayaan, sedangkan masalah pembiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan islam.

Pendidikan merupakan kunci utama sumber pembangunan ekonomi suatu negara. Adalah merupakan suatu hal yang menarik bagaimana cara negara itu membuat kebijakan tentang pembiayaan pendidikan, sehingga pendidikan tersebut dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa keuangan memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Karena dengan keuangan yang cukup, memadai dan berkesinambungan maka keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan akan berlanggsung, hal ini tentunya harus didukung juga oleh sumber daya manusia yang mampu mengatur keuangan agar bisa digunakan secara efektif dan efisien. Tentuya disini peran seorang kepala sekolah sangat berpengaruh, kepala sekolah harus mampu menggali dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada untuk dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan pada lembaganya.

Kepala sekolah sebagai top leader diharapkan mampu mengalokasikan dana yang ada untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada disekolah, misalnya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, biaya perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana, gaji guru dan lain sebagainya. 

Dengan adanya manajemen keuangan yang baik di lembaga pendidikan islam menjadikan lebih mudah dalam memanfaatkan dana yang ada. Karena ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga penyelewengan-penyelewengan terhadap dana dapat diminimalisi. Dan apabila semua itu dapat berjalan dengan baik makadapat meningkatkan mutu pendidikan.

Demikianlah, intinya menajemen keuangan dalam pendidikan Islam adalah menggali dana secara kreatif dan maksimal, menggunakan dana secara jujur dan terbuka, mengembangkan dana secara produktif, dan mempertanggungjawabkan dana secara objektif. Bila sikap ini benar-benar dipegangi para manajer lembaga pendidikan Islam, maka akan menghasilkan kemajuan lembaga pendidikan yang dipimpin tersebut. Persoalannya tinggal proses menunggu waktu.


Simpulan
Manajemen keuangan di sekolah berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas.

Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu: Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, bersifat umum dan khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; Orang tua atau peserta didik;  Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.

Mutu adalah konsep yang kompleks yang telah menjadi salah satu daya tarik dalam semua teori manajemen. Dan Mutu adalah perasaan menghargai bahwa sesuatu itu lebih baik daripada yang lain.

Manajemen keuangan memainkan peranan yang penting dalam keberlangsungan pendidikan. Dengan manajemen keuangan yang baik dapat meningkatkan mutu pendidikan apabila dibarengi dengan sumber daya manusia yang handal.







Daftar Rujukan

Campbell, R. F., dan Nystrand, Introduction to Educational Administration, London: Allyn Press, 1983.
Diknas, Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching Learning/CTL),Jakarta : Dikdasmen, 2002.
Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Manajemen Keuangan Sekolah,  Jakarta:  2007.
http/AkhmadSudrajat.word press.com/a-opini/manajemen sekolah
Panduan Manajemen Sekolah, TEP: Direktorat Pendidikan Menengah Depdikbud, 1998.
Qomar, Mujamil, Manajemen Pendidikan Islam, Jakarta: Erlangga, 2007.
Sagala, Syaiful, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2009.
Salim, Peter,  The Contemporary English-Indonesian Dictionary,  (Third Edition), Jakarta: Modern English Press, 1987.
Sartono, R. Agus, Manajemen keuangan Teori dan Aplikasi,(Yogyakarta; FE UGM, 2001.
Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam , Surabaya: Elkaf, 2006.
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2008.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Kedua), Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
UU RI NO. 21 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tkp: Pustaka Widyatama, tt

0 komentar:

Post a Comment