9/6/17

Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kolonialisasi


Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kolonialisasi

Kebijakan Pendidikan Masa Pemerintahan Belanda
Kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam Pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Bagi Pemerintah penjajah, “pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat pedagogis kultural, tapi juga bersifat psikologis politis”. Pandangan ini, di satu pihak, menimbulkan kesadaran pendidikan yang dianggap begitu vital dalam Upaya mempengaruhi budaya masyarakat. Melalui pendidikan ala Belanda dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya Barat sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah. Namun, di pihak lain, pendangan di atas jelas mendorong pengawasan yang berlebihan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah.

Diantara kebijakan pemerintah kolonial dalam pengawasan pendidikan Islam adalah diterbitkannya “Ordonansi Guru”. Ordonansi pertama yang dikeluarkan tahun 1905 mengharuskan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Sedangkan ordonansi kedua yang dikeluarkan pada tahun 1925 hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam di Negeri Nusantara. 

Ordonansi guru tahun 1905 yang mewajibkan guru-guru agama Islam untuk meminta izin itu, kemudian dinilai kurang efisien, karena laporan tentang guru agama dan aktivitasnya kurang meyakinkan, di samping situasi politik waktu itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan “pemburuan” guru agama. Karena itu pada tahun 1925 dikeluarkanlah ordonansi guru baru-sebagai pengganti yang hanya mewajibkan guru agama untuk memberitahu, bukan meminta izin. 

Bagi suatu sekolah yang memiliki organisasi teratur, terutama ordonansi ini memang tidak menjadi masalah. Namun, bagi guru-guru agama pada umumnya yang tidak memiliki administrasi yang memadai dalam mengelola pengajiannya, peraturan itu terasa sangat memberatkan. Apalagi pada waktu itu, lembaga pendidikan pesantren belum memiliki administrasi teratur, daftar murid, dan guru, maupun mata pelajaran.

Selain pengekangan terhadap guru dalam bentuk ordonansi guru di atas, pemerintah Belanda juga menghapuskan kebebasan mendidik pribumi Hindia Barat dengan ordonansi pengawasan tahun 1923. Padahal, sejak tahun 1880 pemerintah kolonial secara resmi memberikan izin untuk mendidik pribumi. Dengan adanya ordonansi pengawasan ini, setiap orang yang hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada kepala daerah setempat dengan menyebutkan cara pengajaran dan tempat  mengajarnya. 

(Baca juga : Kebijakan dan Kebijaksanaan)

Kebijakan Pendidikan Masa Pemerinathan Jepang
Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Berbeda dengan pemerintah india Belanda, pemerintah Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah hidup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena ke ataan bahwa pengawasan pemerintah Jepang sendiri tidak rapat menjangkau madrasah dan pesantren yang sebagian besar berlokasi di desa-desa terpencil. Namun demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasa-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.  

Dilaporkan bahwa pada masa penjajahan Jepang Pengembangan Madrasah Awaliyah digalakkan secara luas Malelis islam Tinggi menjadi penggagas dan sekaligus penggerak utama untuk berdirinya madrasah-madrasah Awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Program pendidikan pada madrasah-madrasah Awaliyah itu lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan dan diselenggarakan pada sore hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan bagi anak- anak yang pada umumnya mengikuti sekolah-sekolah rakyat pada pagi hari. Perkembangan madrasah-madrasah itu telah ikut mewarnai pola pengorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis. 

Sungguhpun demikian, dilaporkan bahwa ketika Jepang masuk di wilayah Padang pada Maret 1942 dan memerintah Indonesia tercatat hanya mengizinkan membuka sekolah atau madrasah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah saja. Sedangkan pendidikan tingkat tinggi tidak diberlakukan. Tidak ditemukan secara pasti sebab-sebab pelarangan itu. Namun, dari perkembangan setting sosial politik yang terjadi ketika itu, memang Jepang belum menunjukkan ke pemerintahat yang mapan. 

0 komentar:

Post a Comment